SMANU (SMA Negeri Unggulan) M.H. Thamrin

Tanggal 14 November 2012, Ahok mengunjungi SMANU (SMA Negeri Unggulan) MH Thamrin, yang hasil kunjungannya bisa dilihat di youtube (lihat : Kunjungan ke SMANU MHT ). Kalau diperhatikan dari video yang ada di youtube, ternyata sebelum kunjungan tersebut didahului dengan rapat yang dilakukan di DKI (lihat : Ahok mendengarkan paparan dari Dinas Diknas ).

Kalau melihat videonya memang seru, sehingga banyak orang yang hanya melihat video tersebut melontarkan pendapat-pendapat yang menyerang Kepala Sekolah SMANU MHT. Bukan main... Sebagai orang tua murid, dengan tidak bermaksud memihak siapa pun mencoba memberikan pencerahan apa itu MHT.

Saya mencoba mengutip penjelasan dari website MHT, seperti dibawah ini :

SMA Negeri Unggulan MH THAMRIN merupakan satu-satunya SMA Negeri Unggulan yang memiliki kekhususan dalam bidang hard science sehingga diberi julukan sebagai School of Science Olympiad. Sekolah ini dimaksudkan sebagai tempat mencetak para calon pemimpin bangsa di masa depan yang unggul dalam bidang sains, terampil, sehat jasmani, yang dilandasi dengan iman dan taqwa.

Penggunaan nama Mohamad Husni Thamrin sebagai nama sekolah, karena Mohamad Husni Thamrin salah satu tokoh intelektual yang berasal dari tanah betawi.

Sekolah Mohammad Husni Thamrin ini berawal dari ide Bapak Sutiyoso - mantan Gubernur DKI Jakarta, yang menginginkan di DKI Jakarta ini harus ada sekolah sains, kemudian ide tersebut mendapat respon positif dari Kepala Suku Dinas DKI Jakarta.

SMA Negeri Mohammad Husini Thamrin tidak sama dengan sekolah reguler yang ada di Indonesia pada umumnya. karena di kelas 1 para siswa sudah mulai belajar sains. dan para siswa di haruskan selesai dalam satu tahun. dan kemudian untuk kelas 2 nya akan di adakan penjurusan dan di arahkan tiap siswa. utk kesuksesan dan kelulusan siswa di sini terdapat tiga program yaitu : Ujian Nasional, Olympiad, Cambride University.

( lihat : Kata Pengantar SMANU MHT )

Kalau dilihat dari Kegiatan Belajar Mengajar di MHT, anak-anak cukup digenjot untuk belajar hingga jam 10 atau 12 malam untuk mengejar program kurikulum 3 tahun diselesaikan dalam 1 tahun. Belum tentu semua anak berminat untuk menjalani itu.

Dan dari penjelasan Website tersebut usulan mendirikan SMANU MHT awalnya adalah dari Bapak Sutiyoso yang direspon oleh Suku Dinas yang kemudian DKI menggelontorkan biaya Rp. 98 Milyar untuk membangun Sekolah dan fasilitas-fasilitasnya berikut asrama. Tapi sayangnya, setelah tahun ke-3 (atau baru tahun ke-3) sudah banyak bagian-bagian gedung sekolah yang   sudah rusak.
Walau awalnya ide dari Mantan Gubernur DKI, tetapi karena kurang diperjelas dengan Peraturan Gubernur mengenai tata kelola SMANU, Kepala Sekolah yang notabene ditunjuk (seharusnya, saya kurang paham mengenai hal ini) oleh Sudin DKI, mengalami kegalauan bagaimana cara mengelola Sekolah dengan kekhususan itu. Itulah yang diceritakan oleh Kepsek saat awal tahun ajaran 2012-2013.

Mengenai Pungutan Pendaftaran Uang Sekolah memang cukup mahal, tetapi mempertimbangkan kekhususan sekolah dan dibandingkan dengan SMA Negeri dengan Kelas Internasional, sekolah ini tidaklah lebih mahal. Pada tahun ajaran, saya pernah menghubungi suatu sekolah dengan Kelas Internasional di kawasan Jakarta Selatan menanyakan biaya uang masuknya (kalau tidak salah uang masuk + sekolah), tetapi dibayar di depan sejumlah Rp. 50 juta. Bukan main...

Yang ingin saya sampaikan disini, fenomena biaya masuk untuk SMA Negeri mahal, bukan hanya milik SMANU MH Thamrin, kondisi tersebut sudah terjadi pada Kelas-kelas Internasional dan RSBI di sekolah-sekolah negeri. Jadi agak lucu juga kalau baru dipermasalahkan saat ini. Pembiaran-pembiaran oleh Suku Dinas itulah yang menjadi penyebab awal dari kondisi saat ini.
Walau DKI yang mensponsori Sekolah ini sebagai School of Science Olympiad, pada beberapa kesempatan ternyata biaya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Lomba Science ditanggung sendiri oleh Orang tua murid.
Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar dana APBD dari Pemerintah DKI diterima secara utuh oleh Sekolah ? Disini timbul pertanyaan-pertanyaan sejauh mana Dinas Pendidikan DKI bertanggung jawab untuk hal tersebut ? Banyak orangtua murid yang tertarik dengan visi-misi Sekolah dan kerjasama yang Sekolah lakukan yang juga tentunya mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan DKI.

Jadi agak aneh (saat melihat youtube) kalau Dinas Pendidikan DKI seolah-olah lepas tangan dengan menyalahkan Kepala Sekolah MHT terhadap kondisi yang ada saat ini. Jadi secara keseluruhan perlu ada rekonsiliasi dengan kondisi yang ada saat ini. Tidak saling mengklaim menyatakan paling benar, tetapi sama-sama memperbaiki kondisi yang ada saat ini (termasuk sistem Kelas Internasional dan RSBI di SMAN lainnya) dengan tetap mempertahankan visi dan misinya.

Informasi tentang SMANU MHT :
1. Website SMANU MHT : http://www.smanu-mht.sch.id/
2. SMANU MHT di Wikipedia : http://id.wikipedia.org/wiki/SMA_Negeri_Unggulan_Mohammad_Husni_Thamrin_Jakarta
3. Video tentang SMANU MH Thamrin : http://bit.ly/smanumht

JOKOWI's Rapport

Tulisan dibawah ini dikutip dari www.kompas com... Pendekatannya NLP Banget.... :-) :-). Bukan main, nggak pake teori... tapi PRAKTEK.Meski demikian, Jokowi bakal lebih sering mengenakan kemeja biasa agar tidak ada jarak antara dirinya dengan masyarakat. Mengapa? "Kalau saya pakai seragam seperti itu, pangkat gede-gede seperti itu, kemudian saya mendekat kepada rakyat, mereka akan menjaga jarak dengan saya. Padahal, saya enggak mau seperti itu. Kalau pakaian saya sama seperti rakyat, sama seperti warga, lebih dekat gitu loh. Itu saja. Kalau enggak boleh, besok saya pakai seragam, tapi kalau sudah kering yah," kata Jokowi sambil kembali tertawa.

Mau dikemanakan Sumber Daya Manusia Indonesia ?

Pada saat interview penerimaan karyawan baik operator mau staf, kami selalu mengajukan tes matematika sederhana. Untuk tingkat operator biasanya diajukan tes di tempat seperti 81- 48 : 3. Sedangkan level staf dengan soal seperti √81 x 7 – 48 : 3 – 1. Tujuannya adalah untuk melihat kemampuan dalam menghitung dan untuk mengetahui apakah tata cara penghitungan dan apakah mematuhi aturan cara penghitungan tersebut. Ternyata masih banyak pelamar baik untul level operator dan staf yang walaupun mendapatkan nilai matematika 9 ke atas di SMA/SMK tidak dapat menjawab dengan benar soal yang mungkin levelnya SD atau SMP. Dalam hati saya sedih melihat kondisi seperti itu.. Apakah begitu rendahnya level pendidikan sekolah menengah di Indonesia saat ini ? Sehingga untuk kesulitan untuk menjawab hal tersebut. Benarkah sudah lupa dengan hal-hal yang mendasar seperti soal diatas ?

Disamping itu, karena kesempatan kerja yang sulit, terkadang ada juga lulusan universitas dari bidang-bidang kimia, pertanian yang mencoba mengadu nasib pada bidang pekerjaan yang berbeda dengan latar belakang pendidikannya…. Saya prihatin dengan kondisi seperti ini. Kebijakan pendidikan Indonesia, apa yang hendak dituju ? Mau kemana Indonesia hendak dibawa ?

Seringkali sebagai warga negara kita tidak jelas apa target Negara Indonesia.

Negara Industri ? Negara Agraris ? Negara penyedia jasa ? atau semuanya ? Pada saat saya SD dan SMP yang merupakan masa-masa “indoktrinasi Pancasila”, semua siswa diwajibkan untuk menghafal Pancasila, Pedoman Penghatan dan Pengamalan Pancasila (P4), UUD 45, Isi GBHN maupun Repelita dan tahapan-tahapannya. Dengan pembelajaran itu, hal yang terasa adalah adanya tujuan yang jelas apa tahapan-tahapan yang akan dicapai oleh Negara, walaupun dalam prakteknya masih banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena banyaknya pelaksana-pelaksana di lapangan yang bersikap ABS (Asal Bapak Senang).

Pada saat saat SMP dan SMA, saya mempunyai idola yaitu seorang warga Indonesia yang dipanggil pulang dari pekerjaanya di Luar Negeri untuk memimpin suatu badan yang kelaknya menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yaitu Bapak BJ Habibie. Seorang Indonesia yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan membuktikannya bahwa SDM Indonesia tidak kalah dengan SDM bangsa lain. Dengan visi dan mimpi Beliau, dikirimkanlah SDM Indonesia untuk belajar ke Luar Negeri yaitu ke Jerman, Belanda, Jepang, Amerika, Inggris dll untuk menimba ilmu.. Memang pada masa tersebut terjadi perdebatan Sumitronomics maupu Habibienomics. Tetapi yang jelas ada usaha untuk menentukan suatu visi, mau kemana Negara Indonesia tercinta ini akan dibawa. Setelah setelah pengiriman mahasiswa-mahasiswa asing ke Luar Negeri dan mereka balik ke Tanah Air, mulai timbul masa-masa ketidakpastian akan dibawa kemana negara ini, sebagai contoh, sepanjang yang saya ketahui tidak ada negara di dunia yang mengadopsi sistem telekomunikasi seberagam Indonesia. Dimulai dari awal menerapkan sistem Nordic, sistem CDMA lalu GSM, kemudian sempat ingin menerapkan PHP, dst. Dst, dst…. Bukan main. Yang saya pahami dari hal tersebut adalah pemborosan yang timbul di pihak pelanggan, karena harus gonta-ganti piranti telekomunikasi. Tidak ada kejelasan kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kedalaman pengetahuan SDM Indonesia yang berpengaruh, tahu banyak tetapi dangkal. Apalagi setelah pergantian pemerintahan Mantan presiden Soeharto dan Habibie, apa yang dilakukan kedua mantan presiden tersebut seperti dinafikkan semua ? Apa yang selama ini dilakukan dianggap tidak tepat… Apa yang terjadi sekarang ? Kondisi yang dirasakan adanya ketidakjelasan hendak mau dikemanakan Negera ini ? Apa yang hendak dimunculkan sebagai kompetensi yang akan dicapai oleh Negara ini ? Dengan ketidakjelasan tersebut, akhirnya berdampak pada kemana Sumber Daya Manusia Indonesia yang notabene per individu banyak yang pintar bahkan genius… menjadi tidak bermanfaat ? Orang per orang memang mendapatkan kesuksesan, tetapi secara Negara tidak mencapai pelompatan yang jauh dibandingkan negara yang dahulu selevel atau levelnya di bawah Indonesia.

Mantan Presiden Habibie juga menunjukkan kegalauannya. Kegalauannya adalah, apa yang diimpikan oleh pemimpin-pemimpin kita terdahulu tentang Industri Strategis terancam dilikuidasi untuk kepentingan-kepentingan sesaat, tanpa ada kejelasan visi apa yang akan dicapai di masa yang akan mendatang.

Nah apa yang sebenarnya perlu dilakukan ? sebagai praktisi SDM akhir-akhir ini saya sangat terkesan dengan filsafat Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh dalam bidang pendidikan. Beliau mewariskan kata bijak : Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso dan Tut Wuri Handayani. Pola pikir ini, saya yakini ternyatan sangat universal dan merupakan tahap cara bertindak seorang pemimpin, pembimbing. Bukan merupakan pilihan.

Tahap pertama adalah tahap Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan contoh. Pada tahap awal pendidikan, contohlah yang harus diutamakan. Pada saat orang tua mempunyai anak kecil, contoh perilaku, kedisiplinan diserap dengan baik dengan orang tua memberi contoh. Baik buruknya contoh akan serta merta ditiru. Begitu pula negara. Pada saat negara masing berkembang, contohlah yang diperlukan. Contoh Negarawan bertindak, berperilaku yang akan ditiru oleh rakyatnya. Dan Instruksinya juga harus sesuai dengan perilakunya.

Tahap kedua adalah tahap Ing madyo mangun karso, di tengah membangun semangat (terjemahan bebas). Pada saat anak sudah mulai ABG, remaja sudah mulai menunjukkan ke-aku-annya yang ingin diakui. Nah pada saat ini orang tua diharapkan mulai mengurangi instruksi yang harus diberikan dan mulai menggali potensi-potensi berdasarkan keinginan dari ABG tersebut. Bagaiman dengan Negara, apabila rakyatnya ”sudah mulai terdidik”, paham mengetahui manfaat dari peraturan-peraturan, Negarawan mulai mengurangi instruksi-instruksi kepada rakyat-rakyat dan mulai menyerap aspirasi-aspirasi rakyatnya untuk diwujudkan dalam perbaikan-perbaikan perencanaan negara.

Tahap ketiga adalah tahap Tut Wuri Handayani, di belakang mendorong anak didik untuk melakukan sesuatu. Pada saat anak sudah mulai dewasa, orang tua dibutuhkan sebagai tempat untuk konsultasi anak. Anak perlu tempat berkonsultasi apakah yang dilakukannya sudah benar atau tidak. Pada tahap negara sudah maju, rakyatlah yang berperan aktif untuk menentukan kemana negara ini akan dibawa. Begitulah yang saya coba pahami.

Bagaimana dengan negara kita ? Setelah beberapa lama jalan ditempat dan tidak ada kejalasan mau kemana Negara ini hendak dibawa, saya merasakan Indonesia masih sebagai negara berkembang, negara balita dalam ”keterdidikan” rakyatnya. Jadi dalam tahap ini, Pemimpinlah yang harus memberi contoh, menunjukkan dengan jelas mau kemana Negara ini dibawa. Kejelasan arah yang ditunjuk, perlu dijabarkan lagi dengan JELAS pada aturan-aturan pemerintah dibawahnya, sehingga arah pendidikan juga JELAS dan tidak gonta-ganti berdasarkan keinginan pribadi-pribadi yang ingin membuat JEJAK yang egois pribadi tapi tidak berkelanjutan. Kita butuh PEMIMPIN yang memberi contoh dan konsisten membimbing rakyatnya.

予算策定時の平準化計画と確定

昨日YMMAの元社長から最後のお節介として、プレゼンテーションがありました。プレゼンテーションの内容のテーマとして「予算策定時の平準化計画と確定毎の対応の考え方」ということです。市川元社長から平準化のやり方として,案が３つあります。
案①－単純平均した日製数を標準とする
案②－上期と下期で標準日製数を変更する
案③－需要期の平均日製数を標準とする。
             この場合の需要期は11月までの生産数を使用する

その説明の中では、案1と案2でやると、ちょっと休出の日数が多くなりまた、あまった日数も多くありました。案３でやると期末の時に確かにあまった日数が多かったが、しかし休出の日数が少ないです。結局案３のやり方がよいという考え方です。

昨日の説明がまだよく理解できなかったが、今日ナスルールさんともう一度市川さんから説明を受けて、昨日よりはまあまあわかるようになりました。
ただつくづく思ったのは、もとの計画（本社からの計画）ちゃんと平準化されていれば、こんなことをする必要はないと思う。

WAJIB DIBACA : Rakyat perlu mengawal Proyek Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Proyek Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah proyek berskala nasional, yang mungkin secara jumlah peserta hampir sama banyaknya dengan program E-KTP. Dalam Roadmap SJSN, akan ada 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Kesehatan merupakan gabungan dari Askes dan Jamsostek Kesehatan dimana pada 1 Januari 2014 direncanakan sudah berjalan.

Bagaimana dengan kartunya ? Apakah menggunakan kartu Jamsostek yang gunakan saat ini ? Rasanya tidak, karena kartu tersebut khusus untuk sistem Jamsostek.

Mari coba kita hitung biaya untuk kebutuhan kartu …. Kalau menggunakan kartu baru misalkan harga kartu Rp. 5000. Jumlah rakyat yang akan menjadi anggota pada tahap awal (data road map BPJS Kesehatan) sebanyak 120 juta orang. Berarti biaya yang harus dikeluarkan untuk kartu adalah Rp. 5000 x 120 juta = Rp. 600 Milyar (Rp. 600.000.000.000) ? Wow.. Bukan main... Kalau harga kartu lebih murah atau lebih mahal, silakan dikonversi saja...

Itupun mungkin hanya untuk Biaya Kartu SAJA, belum termasuk Biaya Sistem Komputerisasi yang diperlukan untuk mengelola data gabungan Jamsostek Kesehatan dan Askes. Dananya dari mana ? Tentu saja dari Pajak Rakyat yang dibayarkan kepada Pemerintah.

Seharusnya Kartu dari E-KTP, yang proyek beranggaran Rp. 6 Triliun (Rp. 6.000.000.000.000), dapat digunakan sebagai kartu untuk SJSN, karena sepertinya sudah ada slot (ruang penyimpanan data) untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sehingga tidak perlu dibuatkan kartu baru baik untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Mari kita KAWAL penerapan Sistem Jaringan Sosial Nasional. 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Demo Buruh

Tanggal 27 September 2012, Para Pekerja yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), gabungan 3 konfederasi organisasi buruh yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), melakukan Demo ke Menakertrans dan Menkes dengan 3 tuntutan. Tuntutan pertama adalah Tolak Outsourcing, Tolak Upah Murah dan Jalankan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Rakyat tanpa terkecuali pada tanggal 1 Januari 2014. Apabila hal ini tidak dipenuhi, agenda selanjutnya adalah akan melakukan Mogok nasinal pada tanggal 3 Oktober 2012 yang rencana akan dikonsentrasikan di kawasan Industri dan atau sekitar pabrik.

Sebenarnya apa yang salah dengan tuntutan-tuntutan tersebut ? Sebenarnya tuntutan seperti itu dari suatu sisi merupakan suatu hal yang wajar dari ekses pelaksanaan Undang-Undang yang tidak konsisten dan Ketidakhadiran Pemerintah dalam kehidupan bernegara. Warga negara membutuhkan biaya hidup yang terjangkau meliputi biaya Sandang, Pangan dan Papan. Disamping itu juga harus mengeluarkan biaya Kesehatan, Transportasi dan Sekolah. Pemerintah seringkali mengembar-gemborkan adanya peningkatan pendapatan perkapita dengan data-data statistiknya tanpa mencoba melihat kenyataan langsung di lapangan apa sebenarnya yang dialami/dirasakan oleh rakyat. Transportasi tidak murah dengan kemacetan-kemacetan yang ada, Rakyat tidak merasa mendapat pelayanan kesehatan yang baik dan cenderung mahal, biya untuk menyekolahkan anak pun tidak lah murah.

Karena ketidakhadiran pemerintah untuk menyediakan transportasi yang murah, pelayanan kesehatan dan biaya pendidikan yang terjangkau, maka kebutuhan-kebutuhan aktual tersebut dibenturkan/dituntut kepada pengusaha tempat para Pekerja mencurahkan tenaganya.

Di satu sisi, Perusahaan sudah merasa mencukupi apa yang menjadi Hak para Pekerja sesuai dengan Undang-Undang, sehingga apa yang dilakukan akhirnya adalah suatu pemaksaan dengan mengerahkan massa untuk memenuhi tuntutan-tuntutan, yang mana hal tersebut pernah dilakukan pada 27 Januari 2012 dan berhasil.

Salah satu tuntutan dari para Pekerja adalah Jalankan Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Rakyat Indonesia pada 1 Januari 2014 melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional, suatu ide yang baik karena setiap warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan atau tidak, akan mendapatkan perlindungan terhadap kejadian/peristiwa seperti sakit, kecelakaan, kematian, PHK dan Hari Tua. Suatu ide yang sangat mulia dimana Negara mengambil tanggung jawabnya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 dan 3. Untuk mengamankan hal tersebut dibuatkan UU No. 40 Tahun 2004.

Dalam road mapnya SJSN tersebut kelak akan dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri dari 2 jenis yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan melakukan fungsi yang selama ini dilakukan Askes dan Jamsostek, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melakukan fungsi yang selama ini dilakukan oleh Jamsostek, TASPEN dan Asabri.

Sampai disini, gambaran global apa yang hendak dituju, merupakan hal yang baik guna kepentingan seluruh Warga Negara Indonesia.

Permasalahannya adalah waktu implementasinya yang sudah ditentukan dimana BPJS Kesehatan sudah akan mulai diberlakukan mulai 1 Januari 2014 dengan penggabungan fungsi Askes dan Jamsostek. Bagaimana detailnya ? Apabila kita menghadiri seminar-seminar tentang BPJS, masih banyak aturan-aturan untuk pelaksanaan riil di lapangan yang belum bisa dijawab, meskipun oleh anggota Dewan SJSN (karena memang secara aktual masih dibicarakan). Sebagai contoh, berapa prosentase iuran yang harus ditanggung oleh perusahaan, oleh pribadi masih belum terjawab ? Bagaimana dengan kondisi perusahaan yang sudah mengimplementasikan Jaminan kesehatan yang lebih baik ? Jawaban sementara yang didapatkan, karena SJSN adalah UU, maka sifatnya adalah WAJIB, tanpa memberikan penyelesaian yang baik terhadap perusahaan atau badan yang sudah mengimplementasi jaminan kesehatan yang lebih baik. Bagaiman dengan sosialisasi ke peserta Askes dan Jamsostek ? Apakah sudah disosialisasikan ? Seringkali praktisi sumber daya manusia di perusahaan menanyakan ke pihak Jamsostek bagaimana implementasi kelaknya tentang SJSN ini ? Jawaban dari Jamsostek, “Kami sendiri belum mendapatkan Juklaknya”.

Mari kita coba lihat pengalaman implementasi E-KTP. E-KTP berdasarkan road-mapnya harus sudah diselesaikan pada tahun 2012. Kenyataannya sampai bulan September, kami sendiri secara pribadi belum mendapatkan e-ktp tersebut dan berdasarkan informasi mereka yang sudah mendapatkannya, e-ktp yang ada belum bisa direverifikasi dan tidak dapat digunakan untuk pengurusan tabungan bank, STNK, BPKB sehingga perlu foto kopi KTP yang lama untuk mengurusnya. Berdasarkan informasi tim yang menangani e-voting, dalam kartu e-voting tersebut sebenarnya selain tersimpan memori sidik jari, sudah terdapat bagian untuk data bank maupu data jamsostek.

Kemungkinan terbesar adalah tidak ada koordinasi yang baik antara bagian yang terkait yaitu badan yang merencanakan dengan dunia usaha/birokrasi yang akan menggunakannya. Hal ini juga terlihat dari rencana pihak Kepolisian yang hendak menjalankan Sistem Avis untuk pemanfaatan data sidik jari, yang sebenarnya bisa digabungkan dengan sistem E-KTP, suatu ide yang menggelikan.

Perlu koordinasi yang lebih baik dibandingkan dengan projek nasional E-KTP guna implementasi hal tersebut, karena tentunya sistem yang diberlakukan saat ini pada Jamsostek, Askes, Taspen, Asabri tentu perlu dimodifikasi dan dibuatakan sistem detail untuk pengelolaannya.

Apabila hendak Sistem Jaminan Sosial Nasional hendak diberlakukan pada 1 Januari 2014, memang masih ada waktu, tetapi waktu yang tinggal 1 tahun 3 bulan adalah waktu yang cukup singkat untuk membuat peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan pemerintah serta untuk pembuatan sistem komputasi terkait dengan hal tersebut. Bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan KESERIUSAN PEMERINTAH dan KEHADIRAN PEMERINTAH untuk mengimplementasikannya. Bukan janji-janji politis untuk menenangkan rakyat sementara waktu yang kelaknya hanya membenturkan Pekerja dengan Pengusaha, karena peraturan-peraturan pelaksanaan yang kabur dan merugikan salah satu pihak.

Semoga Sistema Jaminan Sosial Nasional bisa segera terwujud dengan baik.

Yamaha 125th Anniversary Logo

創業125周年記念ロゴマーク designed by Neville Brody。
使用ルールに関して、下記のサイトに参照。
http://brand.post.yamaha.co.jp/vi_rule/japanese/125logo/pdf/logo_usage_guidelines.pdf

SJSNの適用

昨日、SJSNに関するセミナーに参加しました。2014年1月健康保険に関してASKESとJAMSOSTEKを合併するという考えあります。確か、SJSNを適用するとインドネシア全国民が国民保険みたいなもの持つようになります。すばらしい意見であるが、ただそれに関する明確なルールなどがまだ決まっていない。あと1年ちょっとしか時間がないのに、準備ができていない。インドネシアらしいやり方です。SJSNの健康保険に関してASKESを持っている人達、またJAMSOSTEKに参加している人達にちゃんと説明されていない状態で、義務であることは確かです。E－KTPとおんなじ宿命になる可能性が大きいです。準備がちゃんとできなければ、延期すればいいのに。。。やめてくれ。。。助けて。。。

金曜日お祈りの説教者

昨日、金曜日のお祈りに家の近くのモスクに行ってきました。説教者がお話するとき、面白くない話をされるとよく眠くなっています。昨日は珍しく、お話が面白くて、微笑みしたり、小さいお笑いをしたいぐらいです。説教者の話方が上手だった。何の話したかというと、イスラム教の人は自分でコーランとハディースを勉強しなければいけない。自分で勉強しないと、他の人に惑わせれ、けんかになりうるです。自分が勉強しなければいけないというのは,コーランで示されています。ムハンマド預言者は神様の啓示を頂いたときに、スラー・アルアラックから始まります。そのスラーは「Iqra' bismi rabbikallazi khalaq」から始まり、意味として「読みなさい、あなた達を作り上げた神様の名で読みなさい」ということです。というのは、お祈りの義務前に、神様がお勉強するという必要性を需要しています。よくイスラム教の人があることに関して見方によって意見が違ったりしていました。たとえば、断食の始まりは団体によって始まりが違いました。コーランとハディースの勉強しないと、ウラマの意見だけを聞くと喧嘩につながるというケースもあります。理解違いがそれだけでなく、ハディースの理解、コーランの理解も違ってくる可能性があります。ただちゃんとお勉強すると、双方の意見が違っていても、双方が理解すれば良いでしょうと昨日の説教者が言いました。それを聞くと、そうだなあ。。。つくづく感じました。やっぱり、色々なことに関して、お勉強とご理解が大事ですね。。

牛肉の値段

今朝家の人とクランガン市場へいきました。予定は牛の骨とバクソ（肉団子）を購入することです。行く前に昨日新聞を読んで、牛肉の値段が急騰して、買う人が少ないそうです。市場に入ったら、びっくりするほど牛肉が店で多くぶら下がりました。普段はたぶんその半分しかばらがっていないという記憶があります。すごいなあ。。と思いました。骨を購入しようするとき、あるお客さんが店の人に値段を聞き、「１キロ９万５千ルピアです」と言って、やはり。。。新聞に書いた通りな。。しかし、牛肉売りの店の周りにお客さんが多かったです。ちょっと新聞に書いてあることが違いました。値段が５０％上がっていても、まだ買うでしょうね。これはレバランお祝いするためでしょうね。。。

フェイスブックとのリンク

ちょっとフェイスブックのリンクを試したいです。どうやってブログに書いていたものをすぐにフェイスブックに転送できるかという疑問がずっとあります。調べてみたらなんかRSSグラフィティというフェイスブックの利用すればできるみたい。ちょっと試してみたいです。

自己紹介

自己紹介します。
チルマルです。ジャカルタ生まれで、ジャカルタで育っています。生まれてから高校卒業したまで、中央ジャカルタのプジョンポンガン（PEJOMPONGAN）で住んでいました。高校卒業してから日本へ行って、岐阜で留学した経験がありました。日本は第２故郷として思っております。日本で７年間ちょっと住んだことがありました。このブログは実験的なもので、色々なささやかなことを書きたいためのブログです。あまり必要なことを書いてあるかもしれません。日本語を忘れないため、日本語で書く場合もあるし、インドネシア語で書く場合があるかもしれません。宜しくお願いいたします。